Berita

(Kemenag Bintan) – Bertempat di Aula Asrama Haji Tanjungpinang, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Bintan H. Erman Zaruddin menghadiri pelantikan dan pembukaan Rakerwil (Rapat Kerja Wilayah) DPW FKDT (Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (29/12/2022).

Hadir pula saat itu Karo Kesra Pemprov Kepri mewakili Gubernur Kepri, Aiyub, Kakanwil Kemenag Kepri H. Mahbub Daryanto, Ketua BAZNAS Provinsi Kepri, para Kabid Kanwil Kemenag Kepri, Kakankemenag Kota Tanjungpinang, Kasi di lingkungan Kemenag Kepri, Ketua DP FKDT beserta jajaran, Ketua DPC FKDT se-Provinsi Kepri, Kepala MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) dan segenap hadirin.

Ketua DPP FKDT Pusat, H. Lukman Hakim dalam sambungan Zoom menyampaikan, MDT adalah lembaga asli khas Indonesia. MDT sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. “Sumbangsih MDT sangat luar biasa,” kata Lukman Hakim yang sedang berada di Jawa Timur Kota Batu.

Lukman mengatakan dirinya selalu menyampaikan di berbagai kesempatan untuk mengingatkan kepada semua bahwa bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada MDT dan pondok pesantren, karena wasilah melalui lembaga ini Islam di Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamiin, Islam yang moderat, Islam yang menghargai perbedaan, Islam yang toleran. 

“Kita tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada MDT dan pondok pesantren sangat mungkin wajah Islam Indonesia bukan Islam yang ramah tetapi Islam yang gampang marah sebagaimana terjadi pada negara-negara Islam lainnya,” ucap Lukman Hakim.

“Negara kita tercinta ini sukunya lebih dari 1200, bahasa lebih dari 700, tetapi alhamdulillah karena perjuangan para pendiri bangsa, para tokoh muslim, K.H. Hasyim Asyari dan lain-lainnya, Islam Indonesia adalah Islam yang mampu mengayomi kelompok minoritas, Islam yang menghargai Kebhinekaan, Islam yang menghargai keberagaman, ini harus disyukuri karena ini modal dasar bagi bangsa untuk menjadi negara besar,” terangnya.

Lukman menambahkan, kalau negara kita gampang bertikai, punya masalah, maka proses pembangunan pasti akan terganggu. Ini lah yang selalu ia sampaikan kepada para guru MDT untuk harus terus mendukung pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah, bermitra dengan Kemenag dan Pemda.

“Apa kebijakan pemerintah harus diamini dan diikuti karena itu semua dalam rangka memeprsiapkan generasi yang lebih baik,” ucapnya. 

Disampaikan juga dalam forum itu, pengurus FKDT kabupaten/kota agar dapat menjalin konsolidasi dengan pemerintah daerah dan Kemenag kabupaten/kota masing-masing agar pendidikan santri MDT benar-benar menjadi modal dasar pembangunan daerah.

Sementara Kakankemenag Bintan Erman Zaruddin mengucapkan selamat melaksanakan rakerwil DPW FKDT Provinsi Kepri. Ia berharap semoga mutu Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Provinsi Kepri semakin meningkat.

“Pendidikan umum dan ilmu agama jika disampaikan dengan benar dan diterapkan dengan baik, maka insyaallah dapat mencetak para generasi penerus yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia, dan moderat,” harap Erman.

Lebih lanjut Erman mengatakan masih banyak PR (pekerjaan rumah) bagi FKDT bersama Kemenag mengenai keberadaan MDT. Menurutnya, keberadaan MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) bagi anak SD sudah hampir terlaksana di semua kabupaten/kota walaupun jumlahnya belum memadai. Di Kabupaten Bintan sendiri baru 16. Jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan, maka jumlah MDTA sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada.

“Persoalan lainnya yang terjadi adalah MDTW (Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha) untuk tingkat SMP masih sangat terbatas. Kita belum menemukan MDTW di Bintan yang didirikan oleh masyarakat. Begitu juga dengan MDTU (Ulya) untuk tingkat SMA. MDT kita masih terbatas sehingga masih banyak PR bagi FKDT dan Kemenag bersama masyarakat untuk membentuk madrasah yang bersifat nonformal ini agar anak-anak kita mendapat pelajaran agama yang memadai, pelajaran dari sekolah umum ditambah dengan dari MDTA, MDTW, dan MDTU,” urai Erman.

Erman menambahkan, saat ini tantangan terbesar bagi MDT adalah jam pembelajaran untuk peserta didiknya. Akibat kebijakan jam pembelajaran di sekolah hingga sore akhir sehingga masa untuk anak belajar agama di MDT tidak ada. Ini menjadi penyebab MDT terbatas dikembangkan.

Erman menegaskan dibutuhkan kesiapan secara bersama untuk merancang sedemikian rupa bagaimana agar ada waktu bagi anak untuk belajar di MDT. Salah satu solusinya ialah kebijakan dari pemerintah yakni Kemenag dan Pemda.

“Solusinya adalah bagaimana agar dapat didirikan MDT di setiap sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan yang dikelola langsung oleh guru agama di sekolah tersebut, dengan demikian anak-anak bisa memanfaatkan bagian akhir dari jam pelajaran untuk mendapat pengajaran agama tambahan sesuai tingkatannya, seperti pelajaran akidah akhlak tauhid, fikih, Bahasa Arab. Ini butuh MoU, kesepakatan, dan keinginan dari masyarakat, jika tidak ada keinginan susah juga, harus dilakukan secara bersama,” serunya.

“Keberadaan MDT ini sudah berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 55 tahun 2007, di mana mereka termasuk lembaga agama dan keagamaan bersifat nonformal. Di sinilah (MDT) kita membangun pemahaman agama yang baik bagi anak-anak di luar jam sekolah, karena pembelajaran agama di sekolah terbatas,” tandasnya. (AP)