Berita

(Kemenag Bintan) – FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) Kabupaten Bintan kembali melaksanakan pertemuan rutin bulanan untuk silaturahmi sekaligus membahas informasi terkini serta kendala yang terjadi seputar pondok pesantren, Jumat (1/4/2022). Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag Bintan), Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kanwil Kemenag Kepri didampingi Pamong Belajar Bidang PAKIS, dan anggota DPRD Bintan.

Kabid PAKIS Kanwil Kemenag Kepri, H. Muhammad Syafii saat itu dalam pengarahannya mengapresiasi pertemuan FKPP Bintan bersama Kemenag Bintan ini. Menurutnya, FKPP dan Kemenag Bintan dirasa kompak, karena tidak semua FKPP kab/kota melaksanakan kegiatan seperti ini.

Pada kesempatan itu, Syafii juga menekankan agar ponpes (pondok pesantren) senantiasa menjaga protokol kesehatan walaupun sudah ada kelonggaran dari pemerintah. Terkait bantuan tahun 2022, Syafii menyampaikan bahwa ada beberapa bantuan yang akan disalurkan ke lembaga ponpes yaitu bantuan inkubasi. “Bantuan ini adalah untuk modal usaha bagi pesantren untuk menumbuhkan perekonomian di pesantren, pendaftaran berakhir pada tanggal 4 April, silakan bagi lembaga yang mau agar segera mengajukan,” infonya.

Syafii juga menyampaikan tentang program penerimaan beasiwa santri berprestasi tahun 2022. Bagi ponpes yang ada MA (madrasah aliyah) dan santrinya sudah duduk di kelas 3 maka ada kesempatan untuk mengikuti beasiswa ini. “Pendaftaran beasiswa sesuai dengan jurusan di perguruan tinggi, pendaftarakan dalam bentuk aplikasi,” kata Syafii.

Menambahkan informasi dari Kabid PAKIS tersebut, Pamong Belajar Bidang PAKIS, H. Sunaryo, pada saat itu menyampaikan tentang proses pembelajaran di ponpes yang harus sesuai dengan kurikulumnya dan tetap menjunjung tinggi NKRI.

“Pondok-pondok pesantren kita tidak semua berbasis NU atau modern, ada yang pondok umum yang ada satuan pendidikan (MIN, MTs, MA), dan ada yang PKPPS (pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah). PKPPS ini cenderung hanya mendalami ilmu agama daripada ilmu umum, ilmu umum hanya untuk ujian nasional saja. Jadi ini perlu disampaikan,” urainya.

Sunaryo juga menginformasikan adanya rencana pertemuan bagi seluruh pimpinan ponpes se- Kepulauan Riau. Namun, hal ini masih dalam tahap wacana yang dirancang oleh para pimpinan ponpes.

Sementara itu, mengawali sambutannya Kakankemenag Bintan H. Erman Zaruddin menyampaikan rasa syukur dan senang di Kabupaten Bintan ada FKPP sebagai wadah untuk bertukar informasi bersama demi kemajuan pondok pesantren.  “Alhamdulillah FKPP ini menjadi wadah untuk bertukar informasi dan membahas ide-ide besar untuk kemajuan bersama pondok pesantren se- Kabupaten Bintan. Jangan takut berbagi informasi agar pondok kita maju bersama,” ungkap Erman pada kegiatan yang bertempat di Kampung Madung tersebut.

“Kita memiliki kunci utama untuk mewujudkan Bintan sebagai kota santri yakni memiliki lahan yang luas. Untuk itu, saya meminta agar informasi tentang semua ponpes yang memiliki lahan yang luas beserta status lahannya untuk dikumpulkan agar kita tahu pasti berapa jumlahnya,” pinta Erman di hadapan pimpinan ponpes se- Kabupaten Bintan.

Untuk semakin memajukan ponpes, Erman memberi ide agar pengurus FKPP Bintan dapat melaksanakan studi tiru ke ponpes yang sudah sukses untuk melihat bagaimana mereka mengembangkan ponpes tersebut. “Mudah-mudahan Covid-19 di tahun 2022 ini sudah benar-benar mereda agar bisa studi tiru ke ponpes di Jawa, terutama pada penggunaan IT (informasi teknologi),” harap Erman.

Pada saat itu, Erman mengatakan ponpes di Bintan agar jangan sampai ketinggalan informasi. Ia meminta para pimpinan ponpes agar jeli untuk melihat peluang adanya bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah.

Erman juga meminta kepada pimpinan ponpes agar dapat menyampaikan laporan ke Kemenag agar mudah untuk berkoordinasi. Ia menambahkan, upaya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah jika dilakukan sesuai dengan aturan maka tidak akan menjadi masalah.

Menyangkut pembelajaran, Erman menekankan pentingnya ponpes memenuhi 5 rukun wajib berdirinya ponpes. Jika ada masjid/musala namun belum layak atau terbatas bentuknya maka harus dilakukan usaha untuk melayakkannya. “Usaha ini bisa dilakukan dari kemandirian ponpes sendiri dan usaha melalui pemerintah,” bebernya.

Kemudian Erman meminta kepada pimpinan ponpes untuk membaca aturan-aturan yang mengatur tentang pondok pesantren seperti PP nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, UU Sisdiknas, dan UU pondok pesantren. Ia juga meminta agar akreditasi ponpes juga harus menjadi perhatian. “Saya minta para kiai untuk membaca aturan ini, karena ini menjadi dasar bertindak dan bergerak untuk maju,” ujarnya.

Terakhir, Erman berpesan untuk bersama-sama menjaga negara. “Kalau terjadi kericuhan maka umat Islam duluan yang merasakan karena jumlah kita mayoritas di Indonesia ini, kita yang susah. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga kerukunan dan kenyamanan hidup bersama di negara ini,” pesannya.

Sementara itu, anggota DPRD yang juga Ketua Yayasan Ponpes Al Ihsan Bintan, Zulkifli, meminta kepada pimpinan ponpes agar melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah. Ia mengatakan akan membantu memfasilitasi komunikasi ini, namun ia meminta agar nantinya ada kemudahan yang diberikan untuk anak-anak Bintan untuk mencari ilmu di ponpes Bintan.

“Pertemuan dengan Bupati bisa diadakan (kerja sama untuk memperoleh bantuan), tetapi ponpes juga perlu memberikan timbal balik (feedback) nya untuk masyarakat Bintan. Ponpes harus menjadi Pembina keagamaan bagi masyarakat yang tidak lancar baca Al-Qur’an. Pondok pesantren di Bintan juga diharapkan memberikan kuota bagi anak-anak yang tinggal di Bintan untuk dapat bersekolah di pondok. Ekonomi anak-anak di Bintan sangat lemah dibandingkan di Tanjungpinang. Banyak santri yang mondok di Bintan yang berasal dari Tanjungpinang,” tutur Zulkifli. (AP)