Berita

(Kemenag Bintan) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Bintan H. Erman Zaruddin memimpin rapat telaah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2023. Rapat bertempat di Ruang Rapat Mini dan dihadiri oleh Kasubbag TU, jajaran kepala seksi dan perencana, Senin (2/01/2023).

Dalam sambutannya, Kakankemenag Bintn Erman Zaruddin menyampaikan harapannya agar sesuai instruksi yang disampaikan oleh Sekjen Kemenag RI bahwa pada semester III yakni pada bulan Juli target realisasi anggaran sudah mencapai 70%.

“Harus ada upaya untuk menyikapi hal ini sehingga betul-betul dapat terlaksana dengan baik,” ucap Erman.

Rapat yang awalnya dimulai di ruang kerja Kepala Kantor tersebut mengupas anggaran kegiatan satker (satuan kerja) Kristen dan PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah). Dari informasi yang didapatkan, Erman meminta pada satker Haji agar segera mematangkan skedul kegiatan dengan baik dan berkoordinasi dengan kanwil.

“Buat rancangan dari awal agar dalam pelaksanaan kegiatan kita lebih tepat waktu dan target realisasi 70% pada bulan Juli bisa tercapai,” pinta Erman kepada Seksi PHU yang dikepalai oleh H. Muhammad Ridwan.

Sebagai informasi terdapat 8 kegiatan di seksi PHU pada tahun 2023 ini antara lain, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, penyelesaian dokumen/perlengkapan jemaah haji di tingkat kabupaten/kota, pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah, rekruitmen PPIH kloter, koordinasi penyelenggaraan ibadah haji, operasional dan pemeliharaan kantor, penyusunan perencanaan program dan anggaran, dan evaluasi dan pelaporan program.

Dalam rapat tersebut disebutkan juga terjadi penurunan anggaran kegiatan sebesar 10% di satker Kristen, Haji, dan Madrasah. Kenaikan anggaran kemungkinan terjadi di satker Setjen dikarenakan peralihan pembayaran gaji guru dan pegawai ke Setjen.

Pada satker Pendis (pendidikan Islam), Erman meminta agar pencairan anggaran BOS (Bantuan Operasional) dapat dilakukan dari bulan Januari. Erman juga meminta kepada Kasi Madrasah agar mengecek laporan pertanggungjawaban bantuan BOS kepada madrasah yang ada di pondok pesantren kendati pembayaran dana langsung dari pusat.

Selain membahas anggaran BOS, rapat juga membahas anggaran pemeliharaan bangunan dan peralatan pada MIN. “Pemeliharaan kalau menggunakan CV bisa dibuat langsung di awal tahun (untuk mengejar persentase realisasi) tapi pekerjaan harus dikontrol karena uang sudah keluar, harus dibuat skedul pekerjaannya,” tegas Erman.

Sementara anggaran kegiatan di satker Setjen disampaikan ada anggaran untuk fasilitas dan pembinaan lembaga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Mengenai FKUB Erman mengusulkan agar dibuatkan kegiatan temu tokoh umat beragama dengan lurah per wilayah dengan membahas 4 pilar moderasi beragama yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan local wisdom atau kearifan lokal. (AP)