Berita

Kantor Kemenag Bintan Gelar Pembinaan Pembangunan Zona Integritas

Kemenag Bintan (Humas) – Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Ortala Kementerian Agama RI, Kartika Damayanti memberikan pembinaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Kemenag Bintan. Kehadirannya didampingi Afif Afifuddin Alfa.  Kegiatan dilaksanakan di aula Kantor Kemenag Bintan, Selasa, 30 Juli 2024.

Hadir antara lain Kepala Kantor Kemenag Bintan, para pejabat pengawas, pengawas madrasah, Kepala KUA dan Kepala Madrasah di Bintan. Kegiatan diikuti oleh seluruh ASN Kantor Kemenag Bintan.

Dalam materinya Kartika mengatakan design reformasi birokrasi sudah dirancang sejak tahun 2010 dan ditargetkan akan selesai pada 2025. Pada tahun 2025 ditargetkan pemerintahan di Indonesia sudah menuju pemerintahan kelas dunia. 

Regulasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama terus bergulir dengan aturan main yang semakin kuat. "Aturan mainnya sangat jelas, jangan ada pimpinan satker yang tidak memahami bagaimana membangun ZI menuju WBK/WBBM. Pada hakekatnya zona integritas sebagai bentuk miniatur dari roadmap reformasi birokrasi," kata Kartika. 

Reformasi birokrasi yang dibangun akan terus dievaluasi apakah zona integritas yang sudah dibangun sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat secara luas. 

Untuk membangun zona integritas dibutuhkan kekompakan as one team, one spirit, dan one goals agar tujuan tersebut sukses dicapai sebagai kinerja kolektif kolegial. Untuk itu dia menyarankan agar jajaran Kantor Kemenag Bintan untuk mengamati, meniru dan memodifikasi sejumlah inovasi layanan yang telah ada pada sejumlah instansi pemerintah.

“Layanan yang dimaksud untuk membangun pola layanan jemput bola. Kita harus memastikan layanan itu sampai kepada masyarakat sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” ujarnya.

“Membangun zona integritas harus menjadi impian bersama agar dilaksanakan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama yang dimaksud harus lebih luas dari sekedar mencapai prediket semata, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas tata kelola di tusi,” imbuhnya.

Kartika mengatakan pembangunan zona integritas mempengaruhi capaian tunjangan kinerja dan penambahan anggaran sarana prasarana untuk layanan publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kemenag dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Hakekat pembangunan ZI merupakan miniatur implementasi reformasi birokrasi di satuan/ unit kerja. Tujuannya untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK dan WBBM. 

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Bintan, H. Erman Zaruddin dalam sambutannya menjelaskan Kantor Kemenag Bintan memiliki sejarah yang panjang. Kabupaten Bintan yang berada di wilayah perbatasan membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan.

Menurutnya pembangunan zona integritas bukan saja keinginan pimpinan tetapi menjadi kesadaran bersama untuk melaksanakannya secara konsisten.

“Kita berharap kedatangan tim Biro Ortala Kemenag RI menjadi titik gerak pembangunan zona integritas di Kantor Kemenag Bintan,” pesan Erman Zaruddin.

Hatiman.