Berita

(Kemenag Bintan) – Staf Ahli Bidang Ketahanan Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Dr. La Ode Ahmad P. Balombo menjadi narasumber pada diskusi panel Konferensi Nasional FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) ke- VII tahun 2022 di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

La Ode menyampaikan materi tentang Kebijakan Menteri Dalam Negeri dalam Pembinaan FKUB. Dalam materi yang disampaikannya terkait peringkat indeks kerukunan umat beragama tahun 2021, ia meminta kepada pengurus FKUB yang hadir pada kegiatan tersebut agar menjadi atensi untuk tahun selanjutnya. 

“Kerukunan adalah pencapaian kondisi yang dinamis, bisa saja berubah, kalau tidak menjaga dan memelihara keharmonian ini maka akan terpecah. Saya kaget melihat siapa yang berada di posisi terbawah indeks kerukunan ini. Saya harap ini menjadi atensi dan catatan bagi pengurus FKUB yang hadir Ketika pulang ke kampung agar jadi perhatian, ajak diskusi kenapa bisa rendah dan turun,” mintanya pada kegiatan yang bertempat di Aula Wan Seri Beni Dompak Tanjungpinang, Kamis (6/10/2022).

Menurutnya, kerukunan merupakan achievement (prestasi) yang luar biasa karena menyatukan 1 kesatuan dari sebuah perbedaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan KUB setiap tahunnya.

La Ode juga meminta agar 4 kabupaten yang belum ada FKUB nya agar dicek dan dibentuk oleh FKUB provinsi masing-masing. “Jangan tunggu diundang oleh Pemda dan Kesbangpol. (FKUB) provinsi tolong cek 4 kabupaten yang belum ada FKUB nya ini,” pesannya.

Diskusi panel kedua kegiatan Konfernas FKUB ke- VII ini diisi oleh narasumber yang merupakan Dosen Universitas Labuhanbatu dan Wakil Sekjen PBNU, K.H. Sulaiman Tanjung yang mengangkat tema NU untuk Kemajuan dan Kemajemukan NKRI. Lalu disambung dengan narasumber Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Syafiq Al Mughni, dan Guru Besar Prof. Dr. Sahiron selaku perwakilan akademisi.

Dalam kegiatan tersebut juga diadakan sesi tanya jawab. Beberapa di antaranya berupa masukan terkait ajakan agar jangan ada sikap rasis untuk harmoni Indonesia, kepastian PBM menjadi Perpres, permintaan anggaran bantuan FKUB yang merata, dan membersihkan rumah ibadat dari politik identitas agar terhindar dari terbelahnya umat beragama.

Sebelumnya, kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro. Tampak hadir pada diskusi Konfernas FKUB ke- VII ini Kakanwil Kemenag se-Indonesia, ketua dan pengurus FKUB Provinsi se- Indonesia, pimpinan instansi vertikal tingkat Provinsi Kepri, pimpinan organisasi 6 agama tingkat Provinsi Kepri, dan Ketua LAM Kepri. Selain itu tampak juga Kepala Kemenag Kabupaten Bintan, H. Erman Zaruddin, bersama pengurus FKUB Kabupaten Bintan.

Menanggapi diskusi pada Konfernas ini, Ketua FKUB Kabupaten Bintan, H. Syamsir, secara terpisah mengatakan materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi FKUB yang ada di Indonesia khususnya FKUB di Bintan. “Harapan kita selaku warga Kepri agar kita ingin memberikan kesan yang terbaik, mudah-mudahan kesan ini dapat dibawa ke provinsi lain oleh para peserta FKUB lainnya dari seluruh provinsi,” harapnya. (AP)