Berita

Kemenag Bintan Gerak Cepat Revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid Di Tahun 2023

Kemenag Bintan (Humas)_Kantor Kementerian Agama gerak cepat program revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid di tahun 2023. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan yang digelar oleh Kepala Kantor Kemenag Bintan bersama para Kepala KUA di Aula Mini Kemenag Bintan, Selasa, 21 Maret 2023.

Hadir dalam rapat antara lain Kasi Bimas Islam Kemenag Bintan, Muhammad Hasbi, dan para Kepala KUA se Bintan.

Dalam uraiannya, Kepala Kemenag Bintan, Erman Zaruddin mengatakan sejarah panjang Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) telah dimulai pada 1893. Bermula dari sejarah di Jawa dan Madura yang terdapat “Beheerscommissie” atau Kas Masjid untuk pemeliharaan masjid.

Kemudian pada 9154, muncul Yayasan Kas Masjid Pusat yang melatarbelakangi lahirnya PMA Yayasan Kas Masjid Pusat. Lalu pada 1970 muncul Bakemas yang kemudian diubah menjadi BKM.

Untuk kondisi saat ini, pengelolaan BKM masih merujuk pada PMA No. 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid. Sebagai semi resmi di Kemenag, pengurus BKM adalah ek officio pejabat di Kemenag yang juga mengelola banyak kegiatan.

Dinamika dan asset BKM di lapangan banyak tidak terlalu terkelola karena pengurus BKM daerah juga belum terbentuk.

“Saat itu struktur BKM juga masih terlalu ramping dan pembidangannya belum mampu menjawab kebutuhan fungsi koordinatif dan fungsi pelayanan ummat, maka perlu direvitalisasi kelembagaan BKM dan bahkan revisi atas PMA 2006 yang memerlukan pemutakhiran dan penguatan kinerja,” kata Erman menjelaskan latar belakang revitalisasi BKM perlu dilakukan.

Selanjutnya, kata Erman, BKM akan dibentuk pada tingkat Kabupaten Bintan, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa sesuai dengan struktur baru BKM pasca revitalisasi. Tentatifnya SK BKM Kabupaten Bintan sudah masuk ke Kakanwil provinsi pada 3 April 2023.

SK BKM kecamatan dan SK BKM kel/desa sudah masuk ke Kankemenag kab/kota pada 10 April 2023 dan Kongres BKM Nasional akan digelar pada 3 Mei 2023 dengan menghadirkan pengurus BKM 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.

(Prahum_Hatiman)